lagipula itukan hanya fatwa ulama yang ingin memenangkan calon yang diunggulkan, dan yang perlu kita ketahui adalah, calon pemimpin sekarang hanya kaya dengan visi-misi tidak dengan bukti (kaya teori deoang) ]]>
Seringnya nih kita balik ditanya, kalau tidak melalui parlemen, mana dan apa hasil kalian menegakkan syariat? karena kita sering dianggap orang malas yg nggak mau bergerak merubah sistem. ]]>
jika..?
ada Capres/ Cawapres yang berani bsrsumpah miskin jika berdosa, berani di sumpah pocong,tidak pernah telat sedetikpun untuk bersembahyang, tidak sewot jika di demo, terus senyum bila mendapat kritikan, tidak pernah ngambek karena kecapekan, tidak marah jika di sindir, tidak pernah menampakkan bantuannya didepan umum Dll. insyaAllah dijamin aman dari bahaya konflik. ]]>
ustadz, saya mau tanya, contoh hukum baik-buruk itu yang seperti apa, benar-salah yang seperti apa, administratif teknis yang seperti apa, dan batasan hak manusia berkaitan dengan hukum2 tersebut.
terimakasih
]]>http://nurrahmanarif.wordpress.com/2009/02/13/golput-haram/
tapi media sama sekali tidak meliputnya…informasi klo sudah berbau bisnis memang terkadang tidak akurat..wallahu’alam..
salam kenal, by nurrahman
]]>
kadang kita juga sempat bertanya-tanya sebenarnya apa keinginan ualama’ kita ini
? tapi sayangnya pertanyaan tak pernah terjawabkan karena beragamnya keinginan ualama’ sekarang ini 
TAPI JANGAN KUATIR saudara-saudaraku seaqidah ternyata umat sudah pada melek dan sudah tidak tidur lagi….mereka akan bisa membedakan mana yang harus di ikuti dan mana yang harus ditinggalkan….Allahuakbar…
]]>
hatur nuhun ]]>
dalam Islam penentuan hukum ada 3 jenis mas: (1) baik dan buruk = ditentukan Allah, (2) benar dan salah = ditentukan ahlinya dan (3) administratif teknis = boleh berdasarkan kesepakatan, dan ketiganya ini adalah dalilnya dari Qur’an dan Sunnah
betul, kita berharap pejuang syari’ah tau batasannya, dan kita selalu mendoakan mereka berada dalam batasan-batasan yang diridhai Allah
Begini, demokrasi adalah sebuah sistem yang memang dibuat untuk mengakomodasi orang selain Islam untuk bisa menang, jadi kalo ada orang antisyari’at menjadi calon, ini wajar dalam sistem demokrasi, lagipula kalopun calon yang menang yang tidak anti-islam, toh sama aja kedzalimannya..
Kalo begitu coba kita pikira agak ekstrim sedikit 
1. kalo seandainya semua orang indonesia pilih partai islam,maka seluruh parlemen orang pro dan pejuang syari’ah, lalu apakah berarti undang2 dan konstitusinya bakal berubah? jawabannya tidak, karena sejarah sudah membuktikan. FIS di Aljazair menang pemilu 80%, tapi dianulir oleh militer, HAMAS juga menang pemilu, tapi langsung tidak diakui. Ini fakta bahwa demokrasi memang sistem yang mengakomodasi orang2 dan aturan selain Islam
2. Kalo semua orang muslim nggak mendukung pemerintahan, dan semua parlemen orang kafir dan anti Islam, bukankah pemerintahan jadi gak legitimate? kita biarin aja mereka heheheheh.. Nah, justru keberadaan kita dan dukungan kita malah menjadikan legitimasi mereka untuk melanjutkan kekufuran.. Jadi masalahnya bukan disitu, tapi masalahnya berkompromi dengan sistem kufur nggak pernah dicontohkan sama rasul 
Maaf sekali, tulisan ini nggak dimaksudkan untuk mendebat, cuma penjelas aja, dan nggak menjadikan setiap muslim yang berjuang di manapun dia menjadi musuh. bagi saya semua Islam tetap partner dan mitra dalam dakwah..
Mohon maaf sekali lagi 
dan terimakasih atas kommennya
Sesungguhnya hukum itu hanyalah hak Allah (TQS Yusuf [12]: 40)
Pak,
Kalau hukum yang dibuat misalnya hukum tentang masalah lalulintas, pembatasan penggunaan kendaraan, penggunaan fasilitas umum atau yang sejenis apakah tidak boleh? Atau hal-hal yang di Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak dijelaskan secara rinci apakah kita juga nggak boleh membuat perundangannya?
Kalau mereka yang berjuang untuk menegakkan Syariat Islam pastilah mereka tahu akan batasannya. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Paling tidak untuk memperkecil kemudharatan yang akan timbul.
Kemudian kalau kita tahu ada seorang calon pemimpin yang Zholim dan bahkan anti syariat islam dan kita ada kesempatan meskipun sangat kecil kesempatan itu untuk mencegahnya dia naik jadi pimpinan dan kita mengabaikan kesempatan tersebut, bukankah kita juga akan dimintai pertanggung jawaban kita?
Wassalam.
]]>disebutkan bahwa mencoblos itu adalah hak bukan keWAJIBan.
disebutkan dalam bab BID’AH
bahwa orang yang berlebihan dalam masalah ini,
sampai2 menyatakan bahwa mencoblos itu WAJIB maka itu adalah BID’AH YANG SESAT DAN MENYESATKAN.
Jadi demokrasi sendiri, memBID’AHkan pendapat “nyoblos” itu wajib ]]>